Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono
CahayaNKRI.com - Produk hukum apapun yang ada di negeri ini berlaku bagi siapa pun, artinya semua orang harus tunduk dan taat kepada produk tersebut, baik masyarakat sipil maupun peagwai atau penegak hukum sekalipun. Salah satunya pada lembaga kepolisian republik indonesia (POLRI).
Dalam internal kepolisian misalnya terkait Kode Etik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk.
Terkait kode etik atau aturan diatas, di singgung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono menyadari adanya kerentanan terkait penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri.
Gatot mengatakan, penyalahgunaan kerap luput dari pengawasan internal, mengingat banyaknya jumlah personel. "Disadari pula adanya kerentanan dalam penyalahgunaan wewenang yang luput dari pengawasan," kata Gatot dalam acara virtual, Kamis (10/2/2022).
Ia (Gatot) juga menyebutkan jumlah personel Polri yang sebanyak sekitar 450.635 menunjukkan betapa besarnya organisasi Polri dalam menjalankan tugas pokok.
Mulai dari Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), penegakan hukum (penkum), dan perlindungan dan pengayoman masyarakat.
"Menyadari besarnya organisasi dan banyaknya jumlah personel Polri dalam menjalankan tugas pokok harkamtibmas, gakkum dan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan Polri siap untuk melakukan pembenahan. Gatot mengatakan, pihaknya akan berkomitmen melakukan pengawasan internal dalam rangka mengoptimalkan kinerja jajaran. "Polri senantiasa berkomitmen kuat utk mengoptimalkan upaya kontrol dan pengawasan terhadap anggota yang dimulai sejak pendidikan pembentukan, hingga pada saat mereka bertugas," ucap dia.
Sumber: Kompas.com
