CAHAYANKRI.COM, JAKARTA - Berkaitan dengan viralnya kasus pembocoran data rahasia negara yang di duga di lakukan Pakar hukum tata negara dan advokat Denny Indrayana, namun beliau membantah menggunakan istilah A1 saat mengklaim mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memiliki putusan dalam uji materi sistem Pemilu. Dalam klaimnya, Denny menyebut MK akan memutus mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.
Usai viral, pendiri Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm itu menegaskan tidak ada pembocoran rahasia negara. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014 ini mengatakan rahasia putusan MK ada di mahkamah. Sedangkan, informasi yang ia dapat bukan dari lingkungan MK, pun bukan dari hakim konstitusi atau elemen lain di sana. “Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK. Padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa, 30 Mei 2023.
Ia menjelaskan sudah cermat dan hati-hati memilih frasa. Misalnya, ia mengatakan ‘mendapatkan informasi’ dan bukan ‘mendapatkan bocoran’. Ia juga menegaskan tidak ada putusan yang bocor karena memang belum ada putusannya. Ia mengatakan menulis ‘...MK akan memutuskan’ sehingga masih akan atau belum diputuskan.
Menanggapi hal tersebut Frans Freddy Ketua Umum Poros Muda Indonesia, Kita marah atas putusan bocor nya putusan mk soal putusan pencobolsan pemilu menjadi proporsional tertutup MK harus nya netral tdk ikutan, ungkapnya’.
MK harusnya tidak berpihakan ke pihak tertentu. MK di duga mendukung putusan pencoblosan tertutup dan hanya mementikan kelompok tertentu. Denny Indrayana seharusnya diperiksa dengan pihak berwajib karena diduga pembocoran informasi rahasia.
